Drama Politik Baru: Purnawirawan TNI Desak Pemecatan Gibran, Pengamat Minta Publik Tetap Tenang

Jakarta, MCBNews.co.id — Di tengah upaya bangsa menata transisi pemerintahan, publik kembali dihadapkan pada dinamika politik yang memanas. Sekelompok purnawirawan TNI menyerukan pemecatan Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai wakil presiden terpilih, dengan alasan dugaan pelanggaran administratif.

Seruan ini dinilai lebih bernuansa politis ketimbang yuridis, di saat negeri justru membutuhkan ketenangan dan arah kepemimpinan yang jelas. Ironisnya, seruan kegaduhan justru datang dari sosok-sosok yang selama ini diharapkan menjadi teladan keteguhan dan kebijaksanaan.

Mengutip dari JPNN, Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut sebaiknya disikapi secara santai. Menurutnya, menyampaikan pendapat adalah bagian dari hak konstitusional setiap warga negara dalam sistem demokrasi.

“Ekspresi seperti itu seharusnya dinilai normal di negara demokrasi. Sebab setiap anak bangsa berhak menyampaikan aspirasi, termasuk terhadap wapres yang mungkin tidak mereka kehendaki,” kata Jamiluddin melalui pesan tertulis, Minggu (27/4).

Jamiluddin mengingatkan bahwa selama aspirasi tersebut disampaikan dalam koridor demokrasi, maka pendapat para purnawirawan TNI patut dihargai dan tidak perlu dicela.

Namun, lanjutnya, situasi akan menjadi berbeda apabila seruan pemecatan Gibran berubah menjadi aksi nyata yang bertentangan dengan hukum. “Kalau sampai diwujudkan dalam tindakan nyata, itu sudah termasuk pelanggaran hukum dan memenuhi unsur kudeta. Aparat harus bertindak tegas,” ujarnya.

Menurut Jamiluddin, tindakan seperti itu jelas tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang sehat.

(red)