“Keruk Untung, Tinggal Rusak”: Pemprov Kalteng Kritik Minimnya Kontribusi Tambang untuk Infrastruktur

Palangka Raya, MCBNews – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan kekecewaannya terhadap minimnya kontribusi perusahaan tambang terhadap pembangunan infrastruktur daerah, terutama pada ruas jalan Kuala Kurun – Palangka Raya yang saat ini rusak parah.

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa perusahaan tambang selama ini belum menunjukkan itikad baik melalui Corporate Social Responsibility (CSR) maupun dukungan terhadap infrastruktur yang mereka manfaatkan setiap hari.

“Sudah puluhan tahun mereka beroperasi. Jalan rusak, gorong-gorong hancur, tapi kontribusinya minim. Uang rakyat yang harus menambal kerusakan ini,” ujar Leonard dalam rapat di Palangka Raya, Senin (19/5/2025).

Ia menyebut kerusakan jalan penghubung tersebut telah menyedot anggaran publik hampir Rp800 miliar, namun nyaris tidak ada partisipasi berarti dari para perusahaan pengguna jalur berat tersebut. Leonard menuding kendaraan operasional yang melebihi beban maksimal sebagai penyebab utama kerusakan.

“CSR itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Undang-undang sudah mengaturnya, tinggal kemauan perusahaan untuk taat,” tambahnya.

Ia juga mendukung penuh sikap tegas Gubernur Kalimantan Tengah, yang disebutnya berpihak pada masyarakat dalam menghadapi perusahaan yang tidak kooperatif.

“Pak Gubernur bicara pakai hati untuk rakyat. Jangan malah ada yang bela perusahaan yang cuma mengeruk untung dan meninggalkan kerusakan,” tegas Leonard.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung kegagalan realisasi MoU antara Pemkab Gunung Mas dan salah satu perusahaan tambang, yang semula sepakat berbagi biaya pembangunan jalan namun tak kunjung dilaksanakan.

“Kita minta semua pihak bertanggung jawab. Jangan jadi tamu yang merusak rumah orang lalu pergi begitu saja,” pungkasnya.

(Heaa)