Jakarta, MCBNews – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peningkatan signifikan dalam Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan pada 2025. Indeks literasi keuangan mencapai 66,46 persen, sementara inklusi keuangan melonjak menjadi 80,51 persen. Angka ini menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya, yang masing-masing berada di angka 65,43 persen dan 75,02 persen.
Data ini disampaikan dalam konferensi pers Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang digelar di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Jumat (2/5/2025). Hadir dalam acara tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, serta Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono.
SNLIK 2025 merupakan hasil kerja sama lanjutan antara OJK dan BPS, untuk menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia secara lebih komprehensif. Survei ini dijadikan landasan bagi penguatan kebijakan peningkatan literasi dan perluasan akses keuangan nasional.
Penghitungan SNLIK tahun ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, Metode Keberlanjutan, yang melibatkan sembilan sektor jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, fintech lending, hingga lembaga pembiayaan. Metode ini mempertahankan cakupan seperti tahun sebelumnya guna mengukur efektivitas program literasi keuangan OJK.
Sementara itu, pendekatan kedua, Metode Cakupan DNKI, memperluas ruang lingkup survei dengan menambahkan entitas seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, koperasi simpan pinjam, penyelenggara perdagangan aset kripto, dan lembaga penjaminan lainnya. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan data nasional yang lebih luas melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Peningkatan ini menunjukkan upaya edukasi dan pemerataan akses keuangan mulai membuahkan hasil. OJK berharap indeks ini terus meningkat sebagai fondasi utama memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat.
(Hda)