Banjarmasin, MCBNews.co.id – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah mengevaluasi efektivitas kerja Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur 2024. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (21/4), guna menggali sistem pembahasan yang dinilai lebih efisien dan sistematis.
Ketua Pansus LKPj DPRD Kalteng, Sudarsono, menyebut kunjungan ini bertujuan mempelajari praktik terbaik yang diterapkan DPRD Kalsel dalam menelaah dan merespons LKPj kepala daerah.
“Kami ingin mengetahui bagaimana rekomendasi yang dihasilkan DPRD benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi demi perbaikan pelayanan publik dan pembangunan,” ujar legislator dari Partai Golkar tersebut.
Salah satu hal menarik yang ditemukan adalah perbedaan struktur pansus. DPRD Kalsel membentuk empat pansus, masing-masing selaras dengan struktur komisi, sehingga setiap tim fokus terhadap mitra kerja spesifik.
“Model ini terbukti membuat pembahasan lebih fokus dan mendalam,” jelas Sudarsono.
Sebaliknya, DPRD Kalteng selama ini hanya membentuk satu pansus yang harus membahas seluruh sektor dalam waktu terbatas, yakni 30 hari kerja. Hal ini dinilai menghambat pendalaman isu dan penyerapan informasi secara menyeluruh.
“Dengan banyaknya mitra kerja, satu pansus saja tentu kewalahan. Kita perlu mengevaluasi ini agar ke depan pengawasan lebih optimal,” imbuhnya.
Melihat efektivitas sistem yang diterapkan DPRD Kalsel, pihaknya mengusulkan mekanisme serupa untuk diadaptasi di Kalimantan Tengah.
“Kami anggap ini sebagai langkah positif memperkuat fungsi pengawasan legislatif. Semakin dalam telaah yang dilakukan, semakin berkualitas pula rekomendasi yang diberikan kepada eksekutif,” pungkasnya.
Menurutnya, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan adalah amanat undang-undang yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan inovasi.
(red)