Wali Kota Soroti Kendala Tata Ruang dalam Penyusunan RPJMD

Palangka Raya, MCBNews.co.id — Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, perencanaan pembangunan harus sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih.

“RPJMD tidak bisa disusun secara terpisah. Keselarasan dengan RPJMN dan RPJMD provinsi sangat penting agar hasil pembangunan maksimal,” ujarnya, Jumat lalu.

Fairid mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan 50 program prioritas dalam RPJMD Palangka Raya, dengan 12 program di antaranya tengah diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun, di tengah proses perencanaan, Fairid menyoroti tantangan mendasar yang dihadapi kota: keterbatasan ruang untuk pembangunan. Sekitar 81 persen wilayah Palangka Raya masih berstatus kawasan hutan, menyisakan hanya 19 persen yang dapat dimanfaatkan secara legal.

“Bahkan 30 hingga 40 persen lahan yang sudah digunakan masyarakat masih tercatat sebagai kawasan hutan. Padahal aktivitas ekonomi sudah berjalan di sana,” ungkapnya.

Kondisi ini, lanjutnya, menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena banyak lahan tak bisa dikenakan pajak atau dijadikan dasar pembangunan infrastruktur. “Kami sering menerima permintaan pembangunan jalan dan fasilitas umum, tapi terkendala regulasi,” tegasnya.

Fairid berharap, idealnya Palangka Raya memiliki minimal 40 persen wilayah yang bisa dikembangkan, mengingat perannya sebagai ibu kota provinsi. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut nyata dari koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait seperti ATR/BPN, KLHK, serta Pemprov Kalteng untuk menyelesaikan persoalan tata ruang ini.

(Hda)